SAMBAS gongkalimantan.com Ketua DPD Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Sambas, Amandus, S.P., M.H., menyayangkan insiden yang terjadi antara petugas Bea Cukai dan masyarakat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, beberapa waktu lalu. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, baik dari aspek pelayanan maupun profesionalitas petugas dalam menjalankan tugas.
Amandus, S. P., M. H menegaskan bahwa DPD TBBR Kabupaten Sambas tidak berpihak kepada pihak mana pun dalam persoalan tersebut. Penyelesaian konflik hendaknya dilakukan secara bijaksana melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum negara. Namun, ia menekankan bahwa persoalan antarpihak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
Ia juga menyoroti informasi mengenai kebijakan penarikan seluruh petugas Bea Cukai dari PLBN Aruk yang diduga berdampak pada terhentinya pelayanan lintas batas. Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, kebijakan itu perlu dievaluasi secara serius, khususnya terkait dampaknya terhadap kepentingan masyarakat perbatasan.
“Keamanan petugas memang penting dan harus mendapatkan perhatian. Namun, penyelesaiannya harus dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, bukan dengan membiarkan pelayanan publik terhenti. Negara memiliki perangkat hukum dan institusi yang berwenang untuk menyelesaikan setiap persoalan,” ujarnya.
Amandus, S. P., M. H juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 15, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan standar pelayanan. Sementara Pasal 21 mengatur komponen standar pelayanan, termasuk jangka waktu penyelesaian dan jumlah pelaksana.
“Artinya, pelayanan publik bukan sekadar kebijakan administratif yang bisa diabaikan ketika terjadi persoalan internal ataupun konflik dengan masyarakat. Ada kewajiban hukum yang harus diperhatikan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Apabila kebijakan penarikan petugas mengakibatkan pelayanan masyarakat terhenti, maka kondisi tersebut harus segera dievaluasi dan dicarikan solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Menurut AMANDUS, S. P., M. H persoalan keamanan petugas dan penyelesaian konflik harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai kepentingan institusi atau persoalan antara pihak tertentu justru mengesampingkan hak masyarakat perbatasan.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah dan instansi terkait agar segera mengambil langkah konkret untuk membuka kembali pelayanan publik di PLBN Aruk.
“Saya meminta dengan tegas agar pelayanan publik di PLBN Aruk segera dibuka kembali. Jangan sampai masyarakat perbatasan menjadi korban dari persoalan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Apa pun alasan yang mendasarinya, kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan negara tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.
Ia bahkan menyatakan bahwa apabila pelayanan tidak segera dipulihkan, DPD TBBR Kabupaten Sambas bersama masyarakat perbatasan akan mengambil langkah tegas dengan menuntut penutupan permanen aktivitas lintas batas di PLBN Aruk.
Selain itu, AMANDUS, S. P., M. H turut menyoroti pentingnya keberadaan PLBN dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, terutama melalui kesempatan kerja dan peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Keberadaan PLBN seharusnya memberikan manfaat nyata bagi putra-putri daerah dan masyarakat sekitar, bukan hanya menjadi fasilitas lintas batas tanpa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat,” tutupnya.
Eksplorasi konten lain dari Gong Kalimantan
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.