PETI di Blok M 43A PT Agro Andalan Disorot, Tiga Pohon Sawit Disebut Hanya Dihargai Rp8 Juta, di Engkersik 4 Pohon Rp38 Juta

SEKADAU, gongKalimantan com– Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan perkebunan kelapa sawit PT Agro Andalan, tepatnya di Blok M43A, menjadi sorotan publik. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan perusahaan terhadap aktivitas ilegal yang diduga berdampak pada kerusakan lahan perkebunan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, terdapat perbandingan nilai kompensasi pohon sawit yang menjadi perhatian serius.

Tiga pohon sawit di lokasi Agro Andalan Blok M43A disebut hanya dihargai Rp8 juta. Sementara itu, di lokasi Engkersik, empat pohon sawit disebut bernilai Rp38 juta.

Perbedaan nilai yang cukup jomplang tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan kompensasi, terlebih jika aktivitas di Blok M43A benar menyebabkan pohon sawit tumbang dan kondisi tanah mengalami kerusakan.

Jika informasi tersebut benar, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut nilai pohon sawit, tetapi juga tanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup dan lahan, potensi kerugian perusahaan, serta dampak terhadap produktivitas perkebunan.

Salah seorang warga inisial M mempertanyakan bagaimana aktivitas yang diduga merupakan PETI dapat berlangsung di dalam kawasan perkebunan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Apakah pihak manajemen Agro Andalan telah mengetahui aktivitas itu, dan langkah apa yang sudah dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut? Apakah perusahaan telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penertiban?

Dasar apa pihak PT Agro Andalan yang memiliki HGU Perkebunan kelapa sawit lalu ada aktivitas Tambang emas tanpa Izin beraktivitas di dalam areal kebun tersebut

Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari manajemen Agro Andalan terkait dugaan aktivitas PETI di Blok M43A, nilai kompensasi pohon sawit Rp8 juta vs Rp38 juta tersebut, serta upaya pengawasan dan pemulihan lahan.

Aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti Satgas PETI Polda Kalbar, DLHK, dan Dinas Perkebunan diharapkan menelusuri informasi tersebut secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

---