PT ARVENA SEPAKAT DIDUGA RAMBAH HUTAN LINDUNG MILIK WARGA NANGA MAHAP JADI KEBUN SAWIT, RIBUAN HEKTAR HUTAN MILIK MASYARAKAT DIDUGA DIJARAH, PUBLIK MINTA SATGAS PKH PRABOWO TURUN

KALBAR,GongKalimantan.com – Satu lagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat yang diduga melakukan pelanggaran kehutanan berat. Kali ini giliran PT Arvena Sepakat yang menjadi sorotan tajam publik.

Perusahaan tersebut diduga kuat telah merambah kawasan hutan lindung dan mengubahnya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit secara ilegal. Ribuan hektar hutan negara yang seharusnya menjadi paru-paru dunia dan benteng pertahanan banjir, diduga telah dijarah dan ditanami sawit oleh perusahaan.

Informasi yang dihimpun redaksi/GongKalimantan.com dari masyarakat dan aktivis lingkungan, areal kebun sawit milik PT Arvena Sepakat tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung. Hutan yang seharusnya dijaga kelestariannya, kini sudah berubah menjadi hamparan sawit monokultur milik korporasi.

“Ini sudah kelewatan. Hutan lindung itu untuk melindungi kehidupan masyarakat, bukan untuk dirambah jadi sawit perusahaan. Kalau PT Arvena Sepakat benar merambah hutan lindung, itu kejahatan. Harus ditindak tegas,” ujar salah seorang aktivis lingkungan di Kalbar kepada redaksi, Senin (3/11/2026).

Hutan Lindung Dijarah Jadi Sawit, Kejahatan Lingkungan Serius

Jika dugaan ini benar, maka apa yang dilakukan PT Arvena Sepakat bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sudah masuk kategori kejahatan kehutanan dan perusakan lingkungan hidup.

Hutan lindung memiliki fungsi vital sebagai penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir dan longsor, serta menjadi habitat satwa liar. Mengubahnya menjadi kebun sawit adalah tindakan merusak masa depan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Publik pun mempertanyakan, bagaimana mungkin perusahaan bisa leluasa menanam sawit di dalam kawasan hutan lindung tanpa tersentuh hukum selama bertahun-tahun?

Apakah ada pembiaran dari oknum-oknum terkait? Ke mana pengawasan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Gakkum KLHK, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar selama ini?

Terancam Denda Triliunan dan Pidana 10 Tahun – Dasar Hukum Jelas

Jika terbukti merambah hutan lindung menjadi lahan sawit, PT Arvena Sepakat terancam sanksi paling berat di era Presiden Prabowo Subianto melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH):

1. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 17 jo Pasal 92:
Pelaku perambahan hutan lindung diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 Miliar untuk perorangan. Untuk korporasi, dendanya bisa berlipat hingga Rp20 Miliar dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98:
Perusahaan yang merusak lingkungan akibat alih fungsi hutan lindung dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 Miliar.

3. Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Presiden Prabowo:
Inilah senjata pamungkas. Semua perusahaan sawit yang terbukti berkebun di dalam kawasan hutan lindung akan:

• Disita lahannya dan dikembalikan kepada negara.
• Diwajibkan membayar denda administratif kehutanan yang nilainya bisa mencapai TRILIUNAN RUPIAH.
• Dicabut izinnya dan diproses pidana.

Artinya, jika PT Arvena Sepakat terbukti, maka seluruh kebun sawitnya yang berada di dalam hutan lindung akan diambil alih negara dan perusahaan harus bayar denda triliunan.

Tuntutan Publik: Turunkan Satgas PKH, Segel Kebun PT Arvena Sepakat!

Melalui media ini, masyarakat dan aktivis lingkungan mendesak pemerintah pusat untuk bertindak tegas terhadap PT Arvena Sepakat:

1. Mendesak Satgas PKH Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun ke lokasi dan melakukan verifikasi kawasan hutan lindung yang diduga dirambah PT Arvena Sepakat.
2. Mendesak Menteri LHK dan Dirjen Gakkum KLHK untuk segera menyegel dan menghentikan seluruh aktivitas PT Arvena Sepakat di dalam kawasan hutan lindung.
3. Mendesak Kejaksaan Agung dan Polda Kalbar untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan PT Arvena Sepakat.
4. Mendesak Menteri ATR/BPN untuk tidak menerbitkan HGU di atas kawasan hutan lindung dan mengevaluasi izin-izin PT Arvena Sepakat.

Klarifikasi dan Hak Jawab

Hingga berita ini diturunkan pada Senin malam (3/11/2026), redaksi GongKalimantan.com belum memperoleh keterangan resmi dari manajemen PT Arvena Sepakat terkait dugaan perambahan hutan lindung menjadi lahan sawit tersebut.

Redaksi juga masih menunggu konfirmasi resmi dari Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, BPKH Kalbar, dan DLHK Provinsi Kalbar.

Redaksi GongKalimantan.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi PT Arvena Sepakat dan seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 5.

Informasi dalam berita ini merupakan hasil investigasi awal berdasarkan laporan masyarakat dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum dan kementerian terkait.

Tim Investigasi –GongKalimantan.com
Pontianak

---